Apa Kabar Akuntansi Sektor Publik ASEAN


Penerapan standar akuntansi dan audit internasional telah menjadi primadona bagi sebagian besar negara-negara di dunia terutama dalam 10 tahun terakhir. Negara besar maupun kecil, maju atau berkembang, kebanyakan sudah dapat menerima kenyataan pentingnya mengadopsi IFRS (akuntansi) maupun ISA (audit) untuk dapat menyatakan diri mereka sebagai bagian dari mayoritas.

Perkembangan di sektor swasta sepertinya belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan serupa di sektor publik. Penerapan IPSAS atau pun akuntansi berbasis akrual sebagai suatu bentuk perubahan yang lebih mendasar berjalan dalam tempo yang lebih lambat, bahkan dalam konteks tertentu, mendapatkan pertentangan dari beberapa pemangku kepentingan.

Dalam sebuah survei global yang dilakukan di 120 negara (termasuk Indonesia) mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Pemerintah pusat, menunjukkan bahwa:

1)      Walaupun cukup banyak negara telah maupun akan mengadopsi IPSAS sebagai basis standar akuntansi sektor publiknya, dalam hal anggaran mayoritas masih menggunakan basis kas; dan

2)      Tren akuntansi berbasis akrual mulai terlihat di banyak negara (meninggalkan basis kas maupun kas atau akrual yang dimodifikasi), masing-masing berada dalam tahapan yang berbeda-beda (mempertimbangkan,

 

Bagaimana dengan negara-negara di kawasan ASEAN?

Dalam kegiatan Financial Reform for Economic Development (FRED) in Asia Public Sector Forum 2016 yang baru saja dilaksanakan di Kuala Lumpur beberapa perwakilan negara ASEAN mengutarakan sulitnya menerapkan akuntansi berbasis akrual. Walaupun komitmen untuk menerapkan IPSAS telah dicanangkan, pada praktiknya sektor publik masih mengalami banyak kesulitan terutama dalam hal mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung seperti IT. Di sini lah peran dari organisasi profesi dan profesional dari sektor swasta menjadi sangat penting.

Secara umum tidak hanya negara-negara di kawasan ASEAN, cukup banyak negara yang juga memiliki keyakinan bahwa manajemen keuangan publik dapat berkontribusi dalam memperkuat sektor publik, akuntabilitas serta transparansi Pemerintah, dan mendukung perkembangan sektor ekonomi secara umum.

Dalam survei tersebut, ada suatu kutipan dari Binsar Simanjuntak selaku Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatakan bahwa implementasi Integrated Financial Management Information System yang dilakukan Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mendorong terbentuknya manajemen sumber daya yang terintegrasi, dari anggaran, eksekusi anggaran serta pelaporan akuntansinya, tidak hanya di Pemerintah pusat namun juga Pemerintah daerah.

Sesungguhnya dalam hal ini, Indonesia berada di posisi terdepan di antara negara-negara ASEAN lainnya. Ikatan Akuntan Indonesia melalui Kompartemen Akuntan Sektor Publik bisa berperan lebih jauh dalam mengembangkan akuntansi sektor publik di Indonesia. Ini dapat menjadi peluang bagi akuntan Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor publik, untuk dapat menjadi champion dalam penerapan

akuntansi sektor publik berbasis standar internasional di kawasan yang terus berkembang ini.*

 

(Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia Edisi April – Juni 2016)

CA, Tentukan Kesuksesanmu!

File Lampiran:


Isi Komentar

Nama Lengkap
@
Masukkan kode di atas

Komentar

© IKATAN AKUNTAN INDONESIA 2020