(Laporan Utama): “Preparer Ulung Penangkal Krisis”

{jpg*1}“Preparer Ulung

Penangkal Krisis”

 

Di tengah masih lemahnya sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal pemerintah, krisis ekonomi mengancam menyerang. Akuntan handal dibutuhkan berada di garis terdepan dalam mengemas pelaporan keuangan kredibel, transparan, dan akuntanbel agar negara tidak terjerumus krisis. Akuntan harus ditempatkan pada posisi terdepan dalam proses kinerja organisasi, dan bukan sebatas untuk kepentingan pelaporan organisasi.

 

Tanggungjawab besar atas laporan keuangan memang berada di tangan jajaran preparer. Merekalah yang mengumpulkan data, menganalisa transaksi, mengikhtisarkan secara detil serta melaporkan kegiatan ekonomi tersebut untuk kepentingan ketersediaan informasi dan pengambilan keputusan. Baik pihak internal maupun pihak eksternal membutuhkan laporan keuangan untuk menilai dan memprediksi kebijakan ekonomi masa lalu mereka, sebagai kerangka kebijakan masa depan. Kualitas pelaporan keuangan berimplikasi positif pula terhadap kinerja bisnis dalam mendorong pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, preparer dituntut untuk selalu relevan dengan perkembangan.

 

Sebuah survei yang dilakukan organisasi profesi akuntan berbasis di Inggris mencoba mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh para preparer laporan keuangan, baik di sektor publik maupun privat. Survei menemukan adanya kebutuhan yang semakin penting bagi entitas untuk menggantungkan governance dan transparansinya kepada preparer, ketimbang selalu mengandalkan auditor.

 

Entitas juga diminta untuk menyeimbangkan kembali pembagian peran dan tanggungjawab antara preparer dan auditor agar tercipta sebuah best practice dalam pelaporan keuangan. Kompleksitas laporan keuangan dan informasi yang disediakan akhir-akhir ini membutuhkan adaptasi yang lebih serius dari para stakeholders.

Yang tak kalah penting adalah bagaimana menyiapkan preparer laporan keuangan untuk mengantisipasi berbagai perubahan, terutama terkait dengan perubahan standar akuntansi. Kondisi ini akan memastikan relevansi informasi yang akan disajikan. Seiring perkembangan teknologi, para preparer juga wajib menguasai berbagai kompetensi baru yang akan meningkatkan kinerja secara signifikan.

 

Disamping menguasai skill teknis, preparer wajib beradaptasi dengan perkembangan sistem yang memungkinkan adanya tools baru dalam lingkup pekerjaannya. Misalnya XBRL (eXtensible Business Reporting Language), sebuah sistem komunikasi dan data keuangan baru berbasis data elektronik, yang disebut-sebut sebagai tahap awal dari revolusi keuangan. Sebuah rilis dari AICPA (Organisasi Profesi Akuntan Amerika) baru-baru ini menyebutkan, XBRL bisa menjadi cikal bakal model pelaporan keuangan yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang menopang industri keuangan dunia. Untuk saat ini saja, XBRL setidaknya bisa menjamin efisiensi dan keandalan pengolahan data-data akuntansi yang bisa dilakukan preparer dalam menjalankan tugasnya di sektor akuntansi manapun.  

 

Realitas ideal tersebut tentu cita-cita tak mudah. Di sektor publik profesional berkualifikasi dalam bidang akuntasi masih sangat terbatas. Kurang beruntungnya, sistem dan pengendalian  internal keuangan pemerintah masih termasuk lemah dan perlu diperbaiki. Untuk membenahinya, dibutuhkan profesional untuk menyusun laporan keuangan. Kemumpunian preparer erat berhubungan dengan kompetensi keilmuan, kecakapan regulasi, serta komitmen terhadap etika dan integritas.

 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dwi Setiawan menilai preparer kini lebih menekankan pada sisi administratif padahal tantangan terbesar adalah terletak pada sisi keakuntansian dan kewajiban untuk menyusun neraca. Kondisi kekinian laporan keuangan lebih menekankan pada sisi pelaporan, dan tidak menerapkan proses secara sistematis dan utuh dalam kerangka keakuntansiannya. 

 

Menurut Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI itu, yang lebih menonjol di sektor publik adalah fungsi-fungsi pemerintahan seperti bendahara, administrasi aset, administrasi persediaan dengan perspektif dan tata kelola di lingkup teknis. Sementara proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akuntansi belum berjalan karena belum didukung dengan SDM yang memadai.

 

Ironisnya, meski masih sebatas mengimplementasikan laporan berbasis administraif, organisasi pemerintah malah berlomba-lomba mengejar opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk mengangkat reputasi kinerja pengelolaan mereka. Dalam konteks tersebut, institusi lingkup pemerintahan bekerja ekstra keras untuk mengupayakan kelengkapan ketersediaan dokumen administratif, menjunjung regulasi dan meminimalisir temuan dalam rangka merebut predikat terbaik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan tersebut.  

 

Dengan masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi akuntan profesional dalam pelaporan accrual basis tersebut di ranah pemerintahan, nilai pemanfaatan dari laporan keuangan masih kurang menggembirakan dan hanya memenuhi peraturan perundang-undangan. Karena pada akhirnya pengertiannya opini ini adalah penilaian dari hasil pemeriksaan secara independen dengan standar akuntansi yang taat kepada perundangan dan kecukupan pengungkapan. Orientasinya saat ini adalah laporan keuangan diselesaikan kemudian diperiksa dan diberikan opini.

 

“Penting untuk menilai akuntabilitas, tapi yang tak kalah penting adalah informasi itu sendiri digunakan untuk pertanggung jawaban dan untuk pengelolaan keuangan. Paling utama harusnya akuntabilitas kepada publik dikaitkan dengan laporan keuangan itu sendiri,” ujar Dwi.

 

Ini sebuah tantangan bagi Akuntan profesi bukan hanya memberikan jawaban namun juga memberikan nilai tambah dalam hal transparansi, good governance, penyiapan kuliatas informasi, penguatan kualitas informasi sehingga membantu dalam hal pengambilan keputusan,” ungkapnya.

 

Sementara itu Vice President Akuntansi PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Sahat Parlindungan Simarmata menilai preparer memiliki tanggungjawab besar dalam penyusunan laporan keuangan di sektor korporat. Oleh karenanya akuntan memang harus ditempatkan pada posisi terdepan. “Kalau akuntan dilibatkan di belakang, maka perannya menjadi tidak relevan dan optimal lagi,” jelasnya.

 

Akuntan dapat memberikan pertimbangan dan rekomendasi yaang memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat mengontrol manajemen agar berlaku tidak etis dan memicu moral hazard. Mereka dapat memberikan opsi memaksimalkan pendapatan ataupun meminimalkan pembebanan, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karakteristik model akuntansi juga menjadi kontribusi optimal strategis akuntan preparer bagi entitas perusahaan sehingga semakin menarik di mata publik.    

 

Implikasi negatif bila akuntan ditempatkan di barisan belakang adalah resiko mereka berlaku curang dengan melakukan pemalsuan data dan dokumen keuangan serta bermain-main dengan pencatatan, demi kepentingan negatif manajemen. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan dilakukan oleh seorang akuntan. 

 

Dia mengatakan bahwa laporan keuangan adalah sumber dari trust entitas bisnis, sehingga harus disusun dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dengan senantiasa menekankan kewajaran dan kejujuran dalam melaporkan kinerja bisnis mereka kepada publik. Oleh karenanya kapasitas kompetensi  harus dimiliki oleh akuntan profesional agar mereka dapat komnpetitif dan berperan strategis dalam pasar bisnis dan perekonomian nasional. Akuntan harus bisa ditempatkan mulai dari awal sampai akhir proses pelaporan. Dia harus diletakkan dalam titik kritis laporan keuangan. *(ATR/AFM/DED)

 

(Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia Edisi Oktober – Nopember 2015)

 

CA, Tentukan Kesuksesanmu!

File Lampiran:


Isi Komentar

Nama Lengkap
@
Masukkan kode di atas

Komentar

© IKATAN AKUNTAN INDONESIA 2019